FORUM PPPK-PW KONAWE SELATAN SUARAKAN ASPIRASI, DESAK PEMDA BERIKAN KEPASTIAN STATUS DAN KESEJAHTERAAN

Sorume.id – Konawe Selatan || Forum PPPK Paruh Waktu (PPPK-PW) Kabupaten Konawe Selatan kembali menyuarakan aspirasi terkait kepastian status, kesejahteraan, serta perlindungan hak tenaga PPPK Paruh Waktu yang telah lama mengabdi di Kabupaten Konawe Selatan,Selasa(19/5/26).

Dalam dokumen pokok aspirasi yang disampaikan, Forum PPPK-PW menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kepastian masa depan tenaga honorer, penghargaan atas pengabdian, serta keberlangsungan pelayanan publik di daerah.

Aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi bersama Dewan Pengurus Pusat Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (P-PPWI) dengan Kementerian PAN-RB dan BKN RI di Jakarta pada 22 April 2026.

Dari hasil audiensi tersebut, Forum PPPK-PW Konawe Selatan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan berpihak kepada tenaga PPPK Paruh Waktu.

Dalam poin aspirasinya, Forum PPPK-PW meminta adanya jaminan agar pemerintah daerah tidak merumahkan PPPK Paruh Waktu yang telah terdata resmi dan mengabdi di Konawe Selatan.

Selain itu, mereka juga mendesak Bupati Konawe Selatan untuk menetapkan kebijakan daerah yang mengatur sistem pengupahan secara jelas dan terstandar bagi PPPK Paruh Waktu di seluruh OPD.

Sorotan utama juga diarahkan pada nasib guru PPPK Paruh Waktu yang saat ini tidak lagi menerima gaji akibat penghentian pengupahan melalui dana BOSP.

Kondisi tersebut dinilai sangat berdampak terhadap keberlangsungan pengabdian tenaga pendidik dan stabilitas pelayanan pendidikan di daerah.

Forum PPPK-PW berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi yang adil dan manusiawi demi menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga teknis yang selama ini tetap bekerja melayani masyarakat.

Forum PPPK-PW juga meminta Bupati Konawe Selatan tetap konsisten dalam proses pengusulan PPPK Paruh Waktu sesuai mekanisme dan ketentuan peralihan yang berlaku.

Mereka turut mendorong penyelesaian status PPPK Paruh Waktu dilakukan secara bertahap, berkeadilan, dan memprioritaskan tenaga yang telah terdata resmi.

Tuntutan aspirasi juga meminta Bupati Konawe Selatan untuk memprioritaskan penyelesaian PPPK paruh Waktu sebelum membuka penerimaan CPNS Umum.

Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa pihaknya berharap DPRD Kabupaten Konawe Selatan tidak hanya menjadi pendengar aspirasi, tetapi hadir sebagai lembaga yang menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal seluruh proses kebijakan peralihan PPPK Paruh Waktu.

“ Kami meminta DPRD Kabupaten Konawe Selatan untuk menunjukkan keberpihakan dan komitmen nyata dalam mengawal seluruh proses kebijakan peralihan PPPK Paruh Waktu. Kami berharap DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi, tetapi turut mengambil peran aktif melakukan pendampingan, konsultasi, hingga perjuangan ke tingkat pusat bersama pemerintah daerah demi memastikan adanya kepastian status dan perlindungan bagi PPPK Paruh Waktu di Konawe Selatan,” tegas Guntur Ketua Forum PPPK Paruh Waktu Konawe Selatan.

Forum PPPK-PW Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan bentuk perjuangan konstitusional demi memperoleh kepastian status, perlindungan kerja, dan penghargaan atas pengabdian panjang para tenaga PPPK Paruh Waktu di daerah(Red/tg).