Sorume.Id, Koltim || Ketua Komisi II DPRD Kolaka Timur, Supriyanto, merasa geram atas kebijakan pemerintah melalui KCP Perum Bulog Kolaka Raya yang menghentikan penyerapan gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Kamis (18/9/25)
Supriyanto menilai bahwa keputusan Perum Bulog Kolaka Raya menghentikan penyerapan gabah petani dengan HPP tersebut sangat merugikan para petani, yang selama ini petani bergantung pada penyerapan gabah dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi pendapatan petani.
“Kebijakan ini jelas mengabaikan kepentingan petani, yang tentunya akan berdampak buruk pada ekonomi masyarakat petani khususnya di bumi Wonua Sorume ini,” ungkapnya.
Menurutnya, masalah utama yang dihadapi petani Kolaka Timur adalah konsistensi harga HPP gabah hari ini susut dibawah 6.500, sedang aturan telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa harga gabah secara nasional sebesar 6.500 tanpa syarat
“Penetapan HPP gabah petani sebesar 6.500/kilogram merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena Presiden Prabowo mengetahui bahwa harga pembelian gabah kerap dimainkan ditingkat penggilingan hingga tengkulak” ujarnya
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pertemuan dengan seluruh pihak terkait termasuk kepala Perum Bulog Kolaka Raya baru-baru ini tidak menghasilkan solusi terbaik untuk membantu para petani di Kolaka Timur dengan pembelian gabah berdasarkan HPP
Dalam pertemuan tersebut kata dia, Kepala Bulog Kolaka Raya yang dihadirkan tidak mampu memberikan solusi terhadap harga pembelian gabah petani di Kolaka Timur. Hal ini disebabkan serapan 3 juta ton gabah telah memenuhi target sesuai dengan sokongan anggaran pemerintah
“Penyerapan gabah petani melalui skema HPP sebesar 6.500/kilogram dihentikan karena CBP telah mencapai target, sehingga pemerintah melalui Bulog saat ini menyerap gabah petani menggunakan skema komersial itupun terbatas” jelasnya
Kata politisi Partai Gendra ini, jika penerapan pembelian gabah petani dengan skema komersial, maka persoalan tersebut tidak akan selesai ditingkat petani terkait harga gabah
“Jika persoalan pembelian gabah petani dengan skema komersial terus dilanjutkan maka para tengkulak akan leluasa memainkan harga di tingkat petani. Tengkulak ini untung hingga 3 triliun dari permainan tersebut” jelas anggota DPRD ini
Selain itu, anggota DPRD Supriyanto mengingatkan kepada para penggiling agar tidak lagi membeli langsung gabah petani dari para tengkulak yang kerap merugikan petani
Ia berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar penyerapan gabah petani dengan skema PSO dapat kembali berjalan, sehingga para petani tidak merasa dirugikan dan tetap dapat memperoleh penghasilan yang layak.
“Para petani di Kolaka Timur sendiri selama ini mengandalkan harga HPP sebagai patokan dalam menjual gabah, sehingga penghentian penyerapan oleh Bulog dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian yang lebih besar di tengah masa panen” katanya
“Kita minta pihak Perum Bulog dan Pemerintah Pusat untuk segera mencari solusi yang berpihak pada petani, karena mereka adalah tulang punggung produksi pangan daerah ini,” tegas Supriyanto.
Laporan : Muh. Gunawan
